Pemkab ­Purbalingga Menuai Banyak Kritik.

PURBALINGGA, - Semenjak perayaan HUT Ke-181 Kabupaten Purbalingga akhir tahun lalu, Pemkab ­menuai banyak kritik. Beberapa kalangan beranggapan Pemkab telah mencederai kepercayaan rakyat.
Sejumlah gerakan di level masyarakat bermunculan menyoroti kinerja bupati dan wakil bupati. Dari sekadar nggerendengi sampai mempertanyakan kapabilitas kepemimpinan keduanya, bahkan sampai muncul isu pecah kongsi di antara keduanya.
Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga menagih janji politik Heru Sudjatmoko (bupati) dan Sukento Rido (wakil) melalui film dokumenter berjudul ‘’Bupati (Tak Pernah) Ingkar Janji’’. Film dirilis beberapa hari selepas HUT Kota Perwira, kemarin.
‘’Kami membuat film ini tidak hanya untuk dinikmati, tapi juga karena melihat film bisa menjadi media kritik,’’ tutur Direktur CLC Purbalingga, Bowo Leksono, disela-sela Festival Film Purbalingga (FFP) di Hotel Kencana Purbalingga, medio pekan lalu.
Perihal kasus dugaan korupsi yang ironisnya justru menyergap beberapa SKPD dan BUMD, juga diingatkan Forum Warga Purbalingga Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (FWPB KKN), awal pekan lalu.
Adanya kebijakan-kebijakan yang tak merampungkan masalah, tapi justru memicu masalah baru, misalnya terkait Pasar Segamas juga dipandang sebagai bentuk tercederainya kepercayaan publik.
Menurut Ketua Forum Revolusi Putih (Resi), Sukhedi, tindakan pemerintah yang tidak prorakyat tersebut karena orientasi kebijakan hanya berdasarkan ke­pentingan kelompok atau pribadi.
‘’Jadi kalau dulu kebijakan dibuat berprinsip akal-akalan, sekarang malah asal-asalan. Karena itu produk kebijakan sekarang lebih parah,’’ tutur Sukhedi.

Dia mengatakan, persoalan yang mendera pemerintahan di Kota Perwira tersebut terjadi lantaran nilai-nilai luhur Pancasila juga tidak sungguh-sungguh diilhami oleh pemangku kebijakan.
Tak dihargainya kritik ialah contoh lain dari lunturnya pemahanan atas Pancasila, selain permasalahan tentang janji pilkada dan KKN. ‘’Seharusnya (kritik) ini dipahami, jangan disepelekan.’’

Seperti diketahui, Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko sempat mempertimbangkan untuk melaporkan Direktur CLC Bowo leksono lantaran dinilai mencemarkan nama baiknya. Namun, rencana itu urung dilaksanakan.
Forum Resi merupakan pendatang baru yang muncul ke permukaan. Sebelum­nya, sejumlah lembaga swadaya masyara­kat (LSM) terlebih dulu secara bergiliran mengkritisi kinerja Pemkab dari berbagai aspek.
Dalam analisa Direktur Institut Negeri Perwira, Indaru Setyo Nurprojo, marak­nya gerakan civil society menjadi pertanda yang baik bagi demokratisasi. Selama kepemimpinan Triyono Budi Sasongko (TBS), muncul oligarki politik yang terkondisikan dengan baik.

Karenanya, bersamaan perguliran tampuk kepemimpinan yang berimbas pada perubahan gaya kepemimpinan, muncul berbagai elemen yang mengkritisi Pem­kab dengan memainkan berbagai isu yang ada di publik. Di sini ada kultur baru yang coba dibangun.
Juru bicara Jong Pebege, Indra Cipto Wibawanto, berpendapat bahwa munculnya gerakan di masyarakat, sekaligus seabreknya kritikan hanya bentuk peng­awasan terhadap Pemkab. Kata dia, wu­jud cinta dalam bentuk yang agak berbeda.

Sementara itu Wabup Purbalingga menimpali ‘’Kalau yang dikritisi itu hal yang benar tidak apa-apa, tapi kalau tidak benar itu yang bisa jadi bermasalah. Melempar wacana silakan, tapi yang benar,’’ kata Wakil Bupati Sukento Rido, kemarin.Pemkab Purbalingga juga masih menganggap serbuan kritik yang dialamatkan kepada mereka hanya bagian dari dinamika relasi pemerintah dan rakyat. Hanya saja, Pemkab menggarisbawahi agar kritik yang disampaikan bersandar pada fakta yang benar.

Dia menandaskan, Pemkab masih bisa menerima kritik, sebab pemerintah tidak antikritik. Namun semuanya harus terkomunikasikan dengan baik, sehingga kondusivitas tetap terjaga. ‘’Dengan bahasa santun yang membangun.’’Kondusivitas sosial dan politik, kata dia, berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah. ‘’Masyarakat kondusif, semua berjalan baik. Yang penting itu brayan, mengedepankan sikap saling menghargai,’’ tambahnya.

Kini, yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah, tambah Wabup, bukan saling memerangi satu sama lain. Melainkan kemiskinan keterbelakangan atau kebodohan dan pengangguran.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Bupati Heru menegaskan, ia tidak bermasalah dengan berbagai kritik. Menurutnya, itu bagian dari dinamika di masyarakat. Bupati juga kerap mengemukakan komitmennya untuk terus bekerja demi masyarakat.

Posted in: